Pada hari Kamis 27 November 2025 bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Se-Bali, kegiatan ini mengundang instansi di lingkup Provinsi Bali dan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di seluruh Bali.
Kegiatan ini tentunya ditujukan khusus kepada JFAK di seluruh Bali dan bidang kepegawaian yang mengampu JFAK. Kegiatan ini di buka oleh sambutan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali bersama Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Acara sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber, narasumber pertama yaitu Bapak Yogi Suwarno, Ph.D., selaku Direktur Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional LAN RI, yang memaparkan Kebijakan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan diantaranya Peran Analis Kebijakan dalam Proses Kebijakan, literasi data, Kapasitas Advokasi Kebijakan, Kedudukan dan Tanggung Jawab, Tugas dan ruang lingkup jabatan, mekanisme pengangkatan, syarat umum dan khusus, pengelolaan kinerja, Organisasi Profesi dan Pokok Perubahan Kebijakan JF Analis Kebijakan.
Kemudian narasumber kedua Dr. Sri Wahyu Wijayanti, S.E., M.S.E., selaku Kepala Subdirektorat Formasi dan Seleksi Direktorat Penguatan Kapasitas JF Bidang PKP LAN RI, membawakan materi mengenai Strategi Penguasaan Kompetensi Teknis dan Uji Kompetensi JF AK diantaranya diantaranya tugas dan ruang lingkup jabatan, tugas-tugas JFAK, hasil kerja, penyusunan SKP JFAK, kebijakan angka kredit JFAK, rekomendasi pengembangan kompetensi, alur kenaikan karir JFAK, uji kompetensi JFAK, biaya uji kompetensi JFAK, dan teknis penilaian uji kompetensi JFAK.
JFAK merupakan pilar strategis untuk menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis bukti di era birokrasi yang lebih ramping dan profesional, sehingga memerlukan penguatan kompetensi dan pemahaman peran secara berkelanjutan terhadap seluruh fungsional analis kebijakan.