NEGARA – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus bergerak mencari peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi memperkuat kemandirian keuangan daerah. Sebagai langkah nyata, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Jembrana menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait kajian potensi PAD pada Selasa, 20 Oktober 2026, yang bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung Jimbarwana.
Kegiatan yang melibatkan berbagai instansi ini dibuka secara langsung oleh Bapak Kepala BRIDA Jembrana. Usai dibuka, acara inti langsung diisi dengan pemaparan hasil kajian pendahuluan yang dipresentasikan oleh tim ahli dari Pusat Studi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar.
Dalam presentasinya, tim Undiknas membedah berbagai peluang dan strategi untuk mendongkrak pundi-pundi daerah. Beberapa temuan utama yang disorot meliputi perlunya perbaikan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang nilainya besar namun hasil sewanya masih kecil, serta peluang menggali pajak dari kawasan strategis seperti Pelabuhan Pengambengan dan Gilimanuk.
Pemaparan tersebut sukses memantik sesi diskusi yang hangat dan interaktif. Beragam masukan strategis mengalir dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana memberikan masukannya terkait potensi pendapatan dari sektor agromaritim yang menjadi salah satu urat nadi ekonomi Jembrana.
Diskusi semakin komprehensif dengan adanya tambahan masukan dari Kepala Bagian Hukum Setda Jembrana yang menyoroti aspek legalitas dan aturan. Turut serta memberikan tanggapan penting adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan (PUPRhub) Jembrana, serta Kepala Bidang dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jembrana, yang menyoroti perihal infrastruktur pendukung dan tata kelola keuangan daerah.
Lewat FGD dan kolaborasi lintas sektoral ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Jembrana dapat merumuskan peta jalan yang matang. Langkah-langkah konkret seperti pembersihan data wajib pajak yang sudah tidak aktif dan penerapan sistem pajak digital diharapkan bisa segera dieksekusi agar PAD Jembrana dapat melesat secara optimal.
