Pemerintahan 08 Jul 2025

Koordinasi Pencapaian IDSD Jembrana dan Provinsi Bali.

A

Oleh Administrator

2 Menit Baca
1 kali dilihat
Koordinasi Pencapaian IDSD Jembrana dan Provinsi Bali.

"Berdasarkan surat dari Badan riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Nomor B.000.9/2070/Bid.III/BRIDA tanggal 25 Juni 2025 tentang koordinasi IDSD. Pada hari Senin 7 Juli 2025 dilaksanakan rapat koordi..."

Berdasarkan surat dari Badan riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Nomor B.000.9/2070/Bid.III/BRIDA tanggal 25 Juni 2025 tentang koordinasi IDSD. Pada hari Senin 7 Juli 2025 dilaksanakan rapat koordinasi perihal pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Bali terkait Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) bertempat di Ruang Rapat Bappeda/Inspektorat Kabupaten Jembrana. Kegiatan ini juga menghadirkan perangkat daerah terkait diantaranya Polres Jembrana, Dinas PMPTSP, Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas Nakerprin, dan Dinas Sosial. Dalam kegiatan tersebut di hasilkan diantaranya :

1.Penjelasan tentang IDSD, sejak tahun 2022 dihitung oleh pusat. Perhitungan yang dilakukan adalah menggunakan data tahun sebelumnya dan akan di-relesae pada awal tahun berikutnya. Indikator yang terdapat dalam pengukuran IDSD mengacu pada Global Competitiveness Index dan World Economic Forum. Pencapaian nilai Kabupaten Jembrana (jika di ranking kabupaten/kota se-Bali) menduduki peringkat ke-4, namun hal ini tidak bisa di-ranking karena setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Tujuan IDSD adalah untuk menggambarkan kondisi daerah pada suatu bidang tertentu.
2.BRIDA Provinsi menjelaskan data dasar yang diambil dalam setiap dimensinya. Serta mengarahkan kepada Perangkat Daerah yang nilainya masih kecil untuk dapat memperbaiki dari hal yang sudah biasa dilakukan, karena perangkat daerah teknis lebih paham dan mengetahui untuk mengatasi masalah yang ada dan digunakan dalam data pengukuran IDSD ini.
3.permasalahan yang dialami diantaranya minimnya belanja riset, tidak adanya publikasi penelitian, HaKI, kepala OPD dapat mempertahankan belanja riset tergantung urgensi dan penjelasan pada saat ada pemotongan anggaran, dari BRIDA Provinsi ada bantuan untuk HaKI namun terbatas.
4.Penjelasan dari DInas PMPTSP, data yang diambil dari OSS dan NSWI, namun di tahun-tahun sebelumnya Usaha Kecil tidak dimasukkan dalam NSWI. Diharapkan nilai untuk investasi di tahun berikutnya dapat meningkat.