Senin 1 September 2025, Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) dengan Staf Khusus Bupati Jembrana telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyediaan Layanan Transportasi di Kabupaten Jembrana sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan mobilitas, meningkatkan keselamatan pelajar dan merumuskan skema penyediaan layanan transportasi khusus bagi siswa SMP dan SMA se-Kabupaten Jembrana.
Diskusi ini dihadiri oleh beberapa stakeholder diantaranya Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, PT. BPD Bali, para camat, SMA/SMK se-Kabupaten Jembrana, SMP se-Kabupaten Jembrana dan fungsional BRIDA Kabupaten Jembrana. Diskusi ini bertujuan untuk menggali aspirasi, mengidentifikasi permasalahan, dan merumuskan solusi bersama terkait sistem transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi para pelajar guna mengatasi tantangan aksesibilitas transportasi yang dihadapi para pelajar setiap harinya.
Kabupaten Jembrana memiliki karakter wilayah yang terbagi antara pusat kota, daerah pesisir, dan perbukitan. Keselamatan berkendara belum menjadi perhatian bagi pengguna sepeda motor khususnya pelajar pengguna sepeda motor di Kabupaten Jembrana, dan dengan tingginya persentase kecelakaan pengguna sepeda motor oleh pelajar SMA maupun SMP. Bahkan, pelajar cenderung memanfaatkan sepeda motor dengan persetujuan dari orangtuanya meskipun pelajar tersebut belum memiliki izin mengendarai. Banyaknya faktor pembentuk budaya transportasi yang salah serta kurang sesuainya penyediaan transportasi umum dengan permintaan perjalanan yang ada menyebabkan sepeda motor menjadi pilihan utama pelajar dalam bertransportasi. Hal tersebut terjadi karena adanya akumulasi kelalaian oleh berbagai pihak sehingga mendorong pelajar menjadikan motor sebagai pilihan utama dalam bertransportasi.
Meskipun semangat untuk mewujudkan layanan ini sangat tinggi, diskusi juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Salah satu tantangan utama adalah keberlanjutan anggaran untuk subsidi atau operasional armada. Selain itu, penentuan titik jemput yang efektif dan mekanisme pendaftaran siswa yang berhak mendapatkan layanan juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. (GNP Pungky Subawa, S.Kom/Analis Kebijakan Ahli Muda).
